IndonesiaInc
Ketahanan pangan dan sektor pertanian dalam bingkai Indonesia Incorporated (Indonesia Inc) bukanlah isu sektoral semata, melainkan bagian integral dari sistem ketahanan nasional yang komprehensif. Dijelaskan sebelumnya, konsep Indonesia Inc adalah sebuah pendekatan strategis yang menekankan kolaborasi lintas sektor dan pemangku kepentingan, baik negara maupun swasta, dalam mengelola sumber daya nasional untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, termasuk pengelolaan sektor pangan untuk menuju kedaulatan pangan.
Dengan 273 juta penduduk dan status sebagai negara kepulauan tropis, Indonesia memiliki potensi pertanian yang luar biasa. Namun, ketahanan pangan nasional masih menghadapi tantangan serius akibat degradasi lahan, perubahan iklim, urbanisasi, dan ketergantungan pada pangan impor. Maka, sinergi pertanian dan ketahanan pangan melalui pendekatan Indonesia Incorporated menjadi sangat relevan.
Pertanian sebagai basis ekonomi kerakyatan, maka pertanian bisa penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia, terutama di pedesaan. Dalam skema Indonesia Inc, sektor pertanian tidak hanya menjadi urusan Kementerian Pertanian, tetapi juga melibatkan banyak pemangku kepentingan, seperti: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (dalam penyediaan infrastruktur irigasi), Kementerian BUMN (melalui Bulog dan PTPN), BUMDes dan koperasi lokal, dan dunia pendidikan (melalui riset dan inovasi teknologi pertanian). Pendekatan terintegrasi ini memungkinkan terciptanya nilai tambah di sektor pertanian serta mengurangi ketimpangan antara desa dan kota.
Dalam logika Indonesia Inc, pertanian tidak berdiri sendiri. Ia harus terhubung dengan industri hulu (pupuk, benih, alat pertanian) dan hilir (pengolahan, distribusi, perdagangan ekspor-impor). Melalui integrasi rantai pasok, negara dapat meningkatkan daya saing komoditas lokal, mengurangi post-harvest loss yang mencapai 20-30%, dan memperkuat posisi tawar petani melalui skema kemitraan dan koperasi digital. Hal ini memerlukan peran lintas sektor, seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Koperasi & UKM, untuk menciptakan ekosistem pangan nasional yang efisien.
Dalam konteks lain, ketahanan pangan tak sekadar soal mencukupi kebutuhan domestik, melainkan juga terkait posisi Indonesia dalam geopolitik global. Krisis pangan global, seperti yang terjadi selama pandemi COVID-19 dan konflik Rusia-Ukraina, menunjukkan pentingnya self-reliance dalam pangan strategis seperti beras, jagung, dan kedelai.
Indonesia Inc memungkinkan respons cepat dan koordinatif antar-lembaga untuk meningkatkan produksi pangan dalam negeri, menyusun cadangan strategis nasional, menjaga stabilitas harga dan distribusi. Maka dari itu, ketahanan pangan, dalam konteks ini, menjadi kekuatan lunak (soft power) Indonesia dalam menghadapi tekanan global.
Ketahanan pangan juga tidak identik dengan swasembada beras semata. Pendekatan Indonesia Inc mendukung diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal (sorgum, sagu, umbi-umbian) dengan melibatkan sektor akademisi dan peneliti (untuk pengembangan varietas unggul), industri kuliner dan UMKM (untuk hilirisasi produk lokal), dan lembaga keagamaan dan budaya (untuk promosi pola konsumsi sehat dan berbasis lokal). Pendekatan ini bukan hanya memperkaya konsumsi pangan, tetapi juga menjaga keanekaragaman hayati dan budaya pangan nasional.
Konsep Indonesia Inc menuntut peran strategis teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas sektor pertanian. Perluasan smart farming, digital agriculture, dan blockchain supply chain menjadi instrumen penting dalam menyediakan data presisi untuk kebijakan pertanian berbasis bukti, memberdayakan petani melalui akses informasi pasar dan cuaca, dan menyederhanakan rantai distribusi untuk menekan biaya logistik. Kolaborasi antara startup agritech, BUMN, universitas, dan lembaga riset menjadi motor penggerak akselerasi transformasi pertanian.
Implementasi Indonesia Incorporated dalam sektor pertanian dan ketahanan pangan bukan tanpa tantangan. Di antaranya fragmentasi kelembagaan dan ego sektoral, ketimpangan penguasaan lahan dan modal, rendahnya adopsi teknologi oleh petani kecil, dan lemahnya koordinasi antara pusat dan daerah.
Untuk menjawab tantangan tersebut, maka diperlukan kepemimpinan nasional yang kuat dan visioner dalam mengarahkan kolaborasi lintas sektor, desentralisasi terkoordinasi, di mana pemerintah daerah menjadi simpul utama integrasi lokal, insentif fiskal dan regulasi yang mendorong investasi sektor pangan secara terintegrasi, dan pembangunan kapasitas SDM pertanian yang adaptif terhadap perubahan zaman.
Dalam bingkai Indonesia Inc, pertanian dan ketahanan pangan bukan sekadar urusan produksi atau konsumsi. Ia adalah identitas, kekuatan, dan pilar peradaban bangsa. Negara yang mampu memberi makan rakyatnya dari tanahnya sendiri adalah negara yang benar-benar merdeka.
Dengan pendekatan kolaboratif, integratif, dan berorientasi jangka panjang, Indonesia dapat membangun sistem pangan nasional yang berdaulat, adil, dan berkelanjutan. Pertanian tidak lagi menjadi sektor tertinggal, tetapi menjadi garda depan dalam membangun masa depan Indonesia yang berdikari dan berdaulat.
