IndonesiaInc
Konsep Indonesia Incorporated (Indonesia Inc) merupakan kerangka strategis yang menekankan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, swasta, dan masyarakat sipil. Ini dijalankan untuk mempercepat pembangunan nasional secara inklusif dan terintegrasi.
Sedangkan, dalam konteks ini, digitalisasi ekonomi menjadi salah satu pilar utama yang mendorong efisiensi, transparansi, dan akselerasi pertumbuhan. Salah satu wujud nyata dari implementasi digitalisasi ekonomi ini adalah pembangunan smart city atau kota pintar.
Smart city bukan sekadar kota yang dipenuhi infrastruktur teknologi canggih, melainkan kota yang mampu memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas hidup warga, efisiensi layanan publik, serta keberlanjutan lingkungan dan ekonomi.
Artikel ini akan membahas bagaimana pilar digitalisasi ekonomi bekerja dalam kerangka Indonesia Indonesia Inc, arah pembangunan smart city di Indonesia, evaluasi implementasi di berbagai daerah, serta model ideal pembangunan smart city ke depan.
Digitalisasi ekonomi dalam kerangka Indonesia Incorporated bertumpu pada pemanfaatan teknologi informasi untuk mendorong produktivitas, memperluas akses pasar, dan mempercepat layanan publik.
Pilar ini memiliki sejumlah karakteristik penting: Pertama, interkonektivitas dan Integrasi Data: Mendorong keterhubungan lintas sektor dan daerah, sehingga kebijakan ekonomi dapat disusun berbasis data real-time dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Kedua, efisiensi pelayanan publik: Digitalisasi membuat birokrasi lebih ramping dan layanan publik seperti perizinan, pendidikan, dan kesehatan dapat diakses secara daring, cepat, dan transparan.
Ketiga, ekonomi digital dan UMKM Go digital: Memberikan akses kepada pelaku usaha kecil dan menengah untuk masuk ke pasar digital melalui e-commerce, sistem pembayaran digital, dan platform logistik berbasis teknologi.
Keempat, penguatan infrastruktur teknologi: Termasuk pembangunan jaringan 4G/5G, pusat data, dan sistem keamanan siber nasional.
Dalam kerangka Indonesia Inc, digitalisasi ekonomi tidak hanya menjadi alat bantu, tetapi sebagai enabler utama dalam menyatukan potensi antar daerah, serta memperkuat sinergi pusat-daerah secara efisien dan berbasis data.
Arah Pembangunan Smart City
Indonesia telah menetapkan arah pembangunan smart city melalui berbagai program nasional seperti, gerakan 100 Smart City yang diluncurkan sejak 2017 oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR, dan Bappenas.
Melaksanakan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) yang mendorong digitalisasi birokrasi sebagai fondasi dari smart governance, dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Digital seperti di Batam dan Bali yang menjadi embrio kota-kota digital.
Pemerintah juga menekankan pentingnya membangun smart city yang berbasis kebutuhan lokal (local need-based), bukan sekadar replikasi model luar negeri. Ini berarti pembangunan smart city harus mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat.
Hingga 2024, lebih dari 150 kota dan kabupaten telah mengikuti program smart city. Namun, implementasinya menunjukkan variasi yang cukup signifikan, tergantung pada beberapa faktor, seperti kapasitas fiskal daerah. Kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Semarang lebih cepat dalam mengadopsi teknologi smart city karena dukungan anggaran dan SDM yang memadai.
Kepemimpinan dan komitmen kepala daerah juga menjadi salah satu faktor penting. Faktor ini menjadi kunci dalam menyatukan visi pembangunan kota digital. Sementara itu, infrastruktur digital dan jaringan internet, juga tak kalah penting. Sebab, infrastruktur digital dan jaringan internet masih menjadi tantangan besar di wilayah timur Indonesia atau daerah-daerah tertinggal. Partisipasi masyarakat dan literasi digital, tanpa masyarakat yang adaptif terhadap teknologi, smart city hanya akan menjadi proyek teknologi tanpa dampak nyata.
Penerapan smart city yang terbilang berhasil adalah Surabaya. Kota ini berhasil membangun sistem command center yang terintegrasi untuk pengelolaan transportasi, keamanan, dan kebersihan. Makassar juga telah mengembangkan smart card untuk akses layanan kesehatan dan pendidikan. Sementara itu, Kota Semarang sudah menggunakan sistem e-Government untuk mempermudah perizinan usaha.
Namun, dibalik itu masih banyak daerah yang hanya sebatas membangun aplikasi tanpa integrasi antar sistem, atau membangun infrastruktur tanpa roadmap yang jelas.
Beberapa tantangan utama yang dihadapi pemerintah daerah dalam menerapkan smart city antara lain, kurangnya standardisasi sistem antar daerah yang menyebabkan data tidak terintegrasi, kekurangan tenaga ahli di bidang digital di level daerah, khususnya di luar Jawa, risiko keamanan siber karena lemahnya sistem proteksi dan belum adanya kesadaran siber secara menyeluruh, dan minimnya kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil.
Untuk mengakselerasi pembangunan smart city yang ideal dalam kerangka Indonesia Incorporated, diperlukan pendekatan strategis seperti: Melakukan Penerapan Sistem Interoperabilitas Nasional. Dengan begitu, maka harus ada standardisasi nasional untuk sistem informasi pemerintahan agar integrasi lintas daerah dan kementerian dapat berjalan mulus.
Melakukan desentralisasi teknologi secara cerdas. Pemerintah pusat berperan sebagai fasilitator dan regulator, sementara daerah memiliki fleksibilitas dalam memilih solusi teknologi sesuai kebutuhan lokalnya.
Melakukan Kemitraan Publik-Swasta (PPP) yang efektif. Pemda perlu membuka ruang inovasi dan investasi bagi swasta lokal dan nasional untuk pengembangan solusi smart city, seperti smart lighting, e-payment transportasi, dan pengelolaan air pintar.
Peningkatan Kapasitas SDM dan Literasi Digital. Melalui pelatihan ASN digital, pendidikan vokasi, dan penguatan literasi digital masyarakat secara luas.
Pendekatan Inklusif dan Berbasis Komunitas. Warga harus dilibatkan sejak perencanaan hingga pengawasan proyek smart city, sehingga kota digital juga menjadi kota partisipatif.
Digitalisasi ekonomi sebagai pilar utama dalam Indonesia Inc membuka peluang besar bagi transformasi tata kelola kota di Indonesia menuju era smart city. Namun, keberhasilan transformasi ini sangat bergantung pada keselarasan kebijakan, kesiapan infrastruktur, dan keterlibatan masyarakat.
Smart city yang ideal bukan sekadar kota digital, melainkan kota yang adaptif, partisipatif, dan inklusif—yang mampu menjawab tantangan lokal dengan solusi global berbasis teknologi. Dalam semangat Indonesia Inc, sinergi antar elemen bangsa menjadi prasyarat mutlak untuk mewujudkan masa depan kota-kota pintar di Indonesia.
